JAKARTA - Setelah terjadinya bencana alam di beberapa wilayah Sumatera, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, memastikan koordinasi yang lebih erat antara kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat penanganan bencana di wilayah tersebut.
Tito Karnavian mengungkapkan pentingnya kolaborasi antar pihak-pihak terkait dalam penanganan pascabencana, untuk memastikan bahwa semua aspek penanggulangan dan pemulihan berjalan dengan efektif.
Dalam rapat yang diadakan di Jakarta pada hari Senin, sejumlah isu penting dibahas, termasuk kebutuhan masyarakat yang tinggal di hunian sementara (huntara) serta skema bantuan yang disiapkan pemerintah untuk para penyintas bencana.
Koordinasi Antar Kementerian dan Lembaga Terkait
Untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), Satuan Tugas terus menggalakkan koordinasi antara berbagai kementerian dan lembaga.
Tito Karnavian menyebutkan bahwa pertemuan yang digelar pada Senin lalu dihadiri oleh sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang memainkan peran penting dalam menangani bencana alam.
"Koordinasi lintas kementerian dan lembaga adalah langkah penting untuk memastikan bahwa semua pihak bergerak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Setiap instansi harus saling mendukung agar penanganan bencana ini bisa berjalan lebih cepat dan tepat sasaran," kata Tito.
Salah satu masalah yang dibahas dalam rapat tersebut adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat yang tinggal di huntara. Ini menjadi perhatian utama, karena banyak masyarakat yang rumahnya rusak berat atau bahkan hilang akibat bencana, dan mereka harus tinggal sementara di hunian yang disediakan pemerintah.
Kebutuhan Hunian Sementara dan Bantuan Pemerintah
Huntara (hunian sementara) menjadi tempat tinggal bagi banyak warga yang rumahnya rusak berat akibat bencana.
Tito Karnavian mengungkapkan bahwa selain dibangunnya huntara oleh BNPB dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), masyarakat yang terdampak bencana juga bisa memilih tinggal di rumah saudara atau menyewa tempat tinggal dengan bantuan dana tunggu hunian (DTH) dari pemerintah.
"Di huntara ini, mereka akan diberikan dapur umum dan makan mereka ditanggung. Itu bagian dari upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa pemulihan," terang Tito.
Selain bantuan berupa tempat tinggal sementara, pemerintah juga menyiapkan bantuan untuk memperbaiki rumah warga yang rusak. Untuk rumah yang rusak ringan, bantuan yang diberikan mencapai Rp15 juta, sementara untuk rumah yang rusak sedang, pemerintah memberikan bantuan senilai Rp30 juta.
Untuk rumah yang rusak berat atau bahkan hilang, bantuan sebesar Rp60 juta akan disalurkan guna membangun rumah baru bagi warga terdampak, baik di lokasi semula maupun di lokasi relokasi.
Bantuan Perabotan dan Stimulan Ekonomi
Tito juga menjelaskan bahwa selain bantuan untuk perbaikan rumah, pemerintah juga menyiapkan bantuan untuk perabotan rumah tangga dan stimulan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak bencana. Bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memulai kembali kehidupan mereka setelah rumah mereka hancur.
"Bantuan perabotan serta stimulan ekonomi sangat penting untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kami mengimbau agar bantuan ini tidak hanya diberikan kepada warga yang rumahnya rusak berat, tetapi juga untuk rumah yang rusak sedang," kata Tito.
Selain itu, Tito menyarankan agar setiap pemerintah daerah (Pemda) dapat menggunakan kebijakan diskresi untuk melihat apakah masyarakat yang rumahnya rusak ringan juga membutuhkan bantuan perabotan atau bantuan ekonomi.
Penanganan Puing-Puing Sisa Banjir
Selain masalah hunian dan bantuan, rapat juga membahas penanganan sisa puing-puing kayu dan material lain yang ditinggalkan oleh banjir. Tito menyatakan bahwa penanganan material sisa bencana ini penting agar wilayah terdampak bisa segera dibersihkan dan dipersiapkan untuk pembangunan lebih lanjut.
Dalam hal ini, Tito telah berdiskusi dengan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengenai kebijakan yang akan diterapkan untuk menangani puing-puing kayu yang tersisa.
Tito menekankan bahwa penanganan puing-puing tersebut harus dilakukan dengan hati-hati dan melibatkan koordinasi antara berbagai pihak terkait, termasuk kementerian kehutanan, BNPB, serta pemerintah daerah setempat. Tujuannya adalah untuk mempercepat pemulihan dan membangun kembali daerah yang rusak akibat bencana.