JAKARTA – Dengan potensi teknis energi surya yang sangat besar dan agenda transisi energi yang kian menguat, Indonesia dinilai memiliki modal kuat untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi hijau.
Peluang ini menjadi relevan di tengah tuntutan global terhadap elektrifikasi yang berkualitas dan pembangunan rendah emisi karbon.
Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai Indonesia berpeluang untuk bertransformasi dari negara dengan ketergantungan pada energi fosil menjadi pemimpin energi terbarukan di kawasan negara-negara Asia Tenggara.
Chief Executive Officer (CEO) IESR Fabby Tumiwa di Jakarta, Senin, mengatakan hal ini dikarenakan Indonesia mempunyai potensi teknis energi surya mencapai sekitar 7,7 terawatt (TW) untuk memberikan energi listrik yang andal dan kompetitif mendukung pertumbuhan ekonomi hijau dan elektrifikasi yang berkualitas.
“Transformasi ini memerlukan tata kelola yang transparan, peta jalan yang jelas, pengadaan yang kompetitif, pengawasan independen, dan penguatan kapasitas institusional,” kata Fabby.
Dalam kajian “The Solar Archipelago: Indonesia's 100 GW Leap to Energy Sovereignty” oleh IESR dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terdapat beberapa langkah penting yang menjadi sorotan agar upaya transformasi tersebut bisa tercapai.
Salah satunya adalah melalui inisiatif pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW) dan sistem penyimpanan energi baterai (BESS).
Selain menggarisbawahi kebutuhan pembiayaan yang diperkirakan mencapai sekitar 70 miliar dolar AS dalam lima tahun, kajian ini juga memaparkan kebutuhan koordinasi lintas kementerian/lembaga, dukungan perbankan dan pembiayaan hijau, serta partisipasi sektor swasta. Menurut Fabby, aspek pembiayaan dan tata kelola harus berjalan seiring agar target ambisius tersebut tidak berhenti pada tataran perencanaan.
Peluang Besar Indonesia Di Peta Energi ASEAN
IESR menilai potensi teknis energi surya Indonesia menjadi modal utama untuk memimpin transisi energi di kawasan Asia Tenggara. Dengan kapasitas teknis sekitar 7,7 terawatt, Indonesia dinilai mampu menghadirkan pasokan listrik bersih yang andal dan kompetitif. Potensi ini tidak hanya penting untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga untuk memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama energi regional.
Fabby menilai, diperlukan pula penguatan kapasitas tenaga kerja, termasuk kebutuhan tenaga instalasi, operasi dan pemeliharaan (O&M), serta keterlibatan pusat pelatihan di berbagai provinsi untuk penguatan kapasitas.
Ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dinilai menjadi faktor penentu keberhasilan ekspansi energi surya dalam skala besar, terutama ketika target PLTS nasional membutuhkan dukungan teknis yang masif dan berkelanjutan.
Strategi Transisi Energi Melalui PLTS Skala Nasional
Dalam kajian IESR bersama Kemenko Perekonomian, inisiatif PLTS 100 GW dan BESS diposisikan sebagai tulang punggung strategi transisi energi nasional.
Skema ini diarahkan untuk mendorong kedaulatan energi sekaligus mempercepat adopsi energi terbarukan. Selain itu, transisi energi tidak hanya dimaknai sebagai pergantian sumber listrik, tetapi sebagai transformasi sistemik yang menyentuh tata kelola, pembiayaan, serta penguatan institusi.
Kepala Pemodelan dan Analisis Sistem Energi IESR Alvin Putra Sisdwinugraha mengatakan, dalam tahap pertama, teridentifikasi 26 GW PLTS terdesentralisasi yang dipadukan dengan BESS yang berasal dari program pemerintah.
Kemudian PLN yang sudah masuk dalam rencana, yaitu pergantian pembangkit diesel di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), elektrifikasi perdesaan khususnya yang under-electrified dan penggunaan produktif energi untuk mendukung ekonomi masyarakat. Tahap awal ini dinilai menjadi fondasi percepatan sebelum integrasi penuh mencapai PLTS 100 GW secara nasional.
Penyesuaian Kebijakan Untuk Integrasi PLTS
Integrasi PLTS skala besar ke dalam sistem kelistrikan nasional dinilai memerlukan penyesuaian kebijakan yang tidak ringan. Alvin menyampaikan bahwa sisa kapasitas menuju target PLTS 100 GW perlu diintegrasikan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
Hal ini mensyaratkan adanya trade off kebijakan berupa percepatan pengakhiran operasi PLTU yang sudah tua dan tidak efisien sebelum tahun 2030, serta pengurangan atau pembatalan pembangunan PLTU baru.
Menurut Alvin, tanpa langkah tersebut, ruang pengembangan energi surya akan terbatas dan berisiko menciptakan kelebihan kapasitas berbasis fosil.
Kondisi ini dapat menghambat pencapaian target transisi energi serta berpotensi menimbulkan inefisiensi sistem kelistrikan. Oleh karena itu, penyelarasan kebijakan kelistrikan dengan target energi terbarukan menjadi krusial untuk memastikan integrasi PLTS berjalan efektif.
Risiko Aset Terbengkalai Dan Revisi Rencana Kelistrikan
Alvin menegaskan bahwa inisiatif PLTS 100 GW secara inheren mendorong perlunya revisi RUPTL agar selaras dengan target transisi energi dan komitmen iklim nasional.
Tanpa revisi tersebut, Indonesia berisiko menghadapi stranded assets atau aset energi fosil yang tidak lagi optimal dimanfaatkan di masa depan. Risiko ini tidak hanya berdampak pada efisiensi sistem energi, tetapi juga pada beban keuangan dan keberlanjutan kebijakan energi nasional.
"Karena itu, inisiatif PLTS 100 GW secara inheren mendorong perlunya revisi RUPTL agar selaras dengan target transisi energi dan komitmen iklim nasional, sekaligus mencegah stranded assets di masa depan," katanya.
